Kasus Kekerasan Seksual Unila, Mahasiswa Kantongi Janji Forum Terbuka

Prof. Sunyono memberikan keterangan kepada massa aksi kasus kekerasan seksual Unila di Gedung Rektorat Unila
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila, Prof. Dr. Sunyono, M.Si., memberikan keterangan kepada massa Aliansi Mahasiswa Unila Melawan di depan Gedung Rektorat Unila, Kamis, 12 November. Dalam dialog tersebut, ia menyampaikan ketidakhadiran rektor dan terduga pelaku serta dua sanksi awal yang telah dijatuhkan kampus dalam kasus kekerasan seksual Unila. Ghalib Dhaifullah Wiranda/Pilar Ekonomi

Pilarnews – Mahasiswa Universitas Lampung (Unila) yang tergabung dalam Aliansi Unila Melawan menggelar aksi di Gedung Rektorat Unila, Kamis, 12 November, untuk menuntut penyelesaian kasus dugaan kekerasan seksual Unila yang menyeret seorang dosen sekaligus Koordinator Program Studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) berinisial RF. Aksi tersebut menghasilkan kesepakatan tertulis antara mahasiswa dan pihak rektorat untuk menggelar forum terbuka pada Senin, 16 November, pukul 13.00 WIB di Gedung Serba Guna (GSG) Unila.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tulisan tangan yang ditandatangani Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila, Prof. Dr. Sunyono, M.Si., bersama wakil dekan dari delapan fakultas, Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), Ketua Umum BEM U Unila, serta Jenderal Lapangan aksi. Forum tersebut direncanakan menghadirkan Rektor, para wakil rektor, pimpinan fakultas, Satgas PPKPT, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk terduga pelaku.

Pada saat aksi berlangsung, rektor maupun terduga pelaku tidak hadir menemui massa. Di hadapan mahasiswa, Prof. Sunyono menyampaikan bahwa Rektor sedang menjalankan tugas dinas ke luar kota, sedangkan RF tengah menjalankan ibadah umrah. Prof. Sunyono semula menemui massa seorang diri sebelum wakil dekan dari setiap fakultas dan Ketua Satgas PPKPT dipanggil untuk ikut berdialog di dalam Gedung Rektorat.

Kasus ini mencuat setelah korban, yang saat itu berstatus mahasiswi pascasarjana FKIP, mengungkapkan pengalamannya di media sosial pada Minggu, 8 November. Korban kini telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Lampung dengan pendampingan LBH Bandar Lampung.

Baca juga:
Usut Dugaan Pelecehan Seksual, Mahasiswa Unila Bawa Enam Tuntutan

Jenderal Lapangan aksi, Jane Elizabeth, mengatakan dialog yang berlangsung belum mampu menuntaskan tuntutan mahasiswa karena rektor dan terduga pelaku tidak hadir. Oleh karena itu, forum terbuka menjadi langkah lanjutan untuk mengusut kasus secara menyeluruh dengan menghadirkan seluruh pihak yang berkaitan.

Jane Elizabeth memberikan keterangan kepada wartawan seusai aksi kasus kekerasan seksual Unila di Gedung Rektorat Unila
Jenderal Lapangan Aliansi Unila Melawan, Jane Elizabeth, memberikan keterangan kepada wartawan seusai aksi di depan Gedung Rektorat Unila, Kamis, 12 November. Ia menegaskan bahwa forum terbuka menjadi langkah lanjutan untuk mengusut kasus kekerasan seksual Unila sekaligus menuntut pemecatan terduga pelaku sebagai akademisi. Aris Krisna Setiawan/Pilar Ekonomi

“Kami melaksanakan dialog di dalam bukan untuk menyediakan ruang bersih-bersih nama bagi mereka, dan bukan untuk pencitraan mereka, tapi untuk menuntut diadakannya forum terbuka untuk mengusut tuntas kasus ini,” ujar Jane.

Jane menjelaskan, mahasiswa membawa enam poin tuntutan. Salah satu tuntutan utamanya ialah pemecatan dan penonaktifan terduga pelaku dari profesi akademisi, bukan sekadar pemberian sanksi skorsing.

“Bukan hanya skorsing, tapi pemecatan dan penonaktifan supaya dia tidak bisa lagi berprofesi sebagai akademisi,” tegasnya.

Mahasiswa juga mendesak evaluasi terhadap pihak rektorat dan Satgas PPKPT, serta menuntut pertanggungjawaban Satgas atas dugaan kelalaian dalam penanganan kasus yang dinilai mengalami keterlambatan. Menurut Jane, keterbatasan sumber daya manusia tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan korban menunggu terlalu lama dalam memperoleh keadilan.

“Ketika mereka mengetahui kekurangan sumber daya manusia untuk menangani kekerasan seksual, maka yang harus dilakukan adalah evaluasi dan berbenah secara kelembagaan,” katanya.

Habib Machepi, Menteri Aksi Agitasi dan Propaganda BEM U, yang terlibat dalam aksi, menyoroti minimnya transparansi pihak kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual Unila. Ia menilai respons pihak kampus justru terlihat setelah kasus tersebut menjadi perhatian publik.

“No viral, no justice. Aturan sudah ada, Satgas sudah ada, tapi tidak ada transparansi dari mereka,” ujarnya.

Ketua Umum BEM U Unila, Aditya Putra Bayu, menyampaikan bahwa mahasiswa masih mendalami dugaan adanya relasi kuasa dalam kasus tersebut. Ia menyoroti pergantian ketua Satgas PPKPT ketika proses investigasi berlangsung tanpa transparansi. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih merupakan praduga mahasiswa yang akan dibahas dalam forum terbuka.

“Maka dari itu, nanti akan kita kuliti di hari Senin,” katanya.

Aditya menegaskan, apabila kampus tidak mengambil tindakan tegas, mahasiswa berencana kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perlindungan korban, tetapi juga integritas Unila dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Prof. Sunyono menyampaikan bahwa laporan kasus kekerasan seksual Unila tersebut telah diterima dan masih dalam proses penanganan, sehingga penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menyebut kampus telah menjatuhkan dua sanksi awal kepada RF, yakni pemberhentian dari jabatan Koordinator Program Studi dan larangan terlibat dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Adapun soal tuntutan pemecatan, Prof. Sunyono menjelaskan bahwa pemberhentian RF sebagai dosen berstatus pegawai negeri sipil harus melalui sejumlah prosedur. Pimpinan Unila, katanya, telah memberikan rekomendasi yang akan diteruskan kepada kementerian.


Teks: Reno Khairul Mubin | Penyunting: Aris Krisna Setiawan


Pembaruan (Senin, 16 November, pukul 05.00 WIB)

Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Unila Melawan, Jane Elizabeth, menyampaikan kepada Pilar Ekonomi bahwa forum terbuka di GSG Unila, senin 16 november akan dipandu seorang moderator dengan menghadirkan perwakilan koordinator lapangan dari setiap fakultas dan pihak birokrasi kampus. Menurut Jane, forum tersebut juga akan diisi agenda pemeriksaan saksi.

Hingga pembaruan ini diturunkan, Pilar Ekonomi belum memperoleh konfirmasi mengenai susunan acara forum dari pihak Rektorat Unila maupun Satgas PPKPT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *