Jalan Berliku Memecat Terlapor Kekerasan Seksual Unila

Poster bertuliskan #KorbanTidakSalah dan #AdiliPelaku ditempel massa aksi di halte shutle bus unila, massa menuntut sanksi dosen kekerasan seksual di Gedung Rektorat Unila

Sebuah poster bertuliskan #KORBANTIDAKSALAH dan #ADILIPELAKU yang tertempel di halte shutle bus unila, di ambil saat aksi Aliansi Unila Melawan pada, Kamis, 12 November. Massa menuntut agar dosen terlapor dijatuhi sanksi terberat, sementara kewenangan pemecatan dosen berstatus PNS diatur melalui mekanisme kepegawaian. Wajah dalam poster telah disamarkan oleh redaksi. Aris Krisna Setiawan/Pilar Ekonomi

Pilarnews – Tuntutan Aliansi Unila Melawan agar dosen FKIP berinisial RF dipecat sebagai akademisi belum bisa dijawab tuntas oleh pihak kampus. Dalam aksi di Gedung Rektorat Unila, Kamis, 12 November, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila, Prof. Dr. Sunyono, M.Si., menyebut pemberhentian RF sebagai dosen berstatus pegawai negeri sipil (PNS) harus melalui sejumlah prosedur. Penelusuran Pilar Ekonomi atas regulasi yang mengatur sanksi dosen kekerasan seksual menunjukkan, kewenangan memecat dosen PNS memang tidak sepenuhnya berada di tangan rektor.

Sejauh ini, kampus baru menjatuhkan dua sanksi awal kepada RF. Ia diberhentikan dari jabatan Koordinator Program Studi dan tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk pemecatan, Prof. Sunyono menyebut pimpinan Unila telah memberikan rekomendasi yang akan diteruskan kepada kementerian.

Jawaban itu belum memuaskan massa aksi. “Bukan hanya skorsing, tapi pemecatan dan penonaktifan supaya dia tidak bisa lagi berprofesi sebagai akademisi,” tegas Jenderal Lapangan aksi, Jane Elizabeth.

Aturan Kampus Kembalikan ke Regulasi ASN

Penanganan kekerasan di perguruan tinggi kini mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Pasal 73 aturan itu membagi sanksi administratif ke dalam tiga tingkat, yakni ringan, sedang, dan berat.

Baca Juga:
Kasus Kekerasan Seksual Unila, Mahasiswa Kantongi Janji Forum Terbuka
Usut Dugaan Pelecehan Seksual, Mahasiswa Unila Bawa Enam Tuntutan

Namun, aturan ini tidak memperlakukan semua dosen secara sama. Pasal 74 ayat (1) menyebutkan, pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan ASN pelaku kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagai dosen, yang diatur dalam Pasal 74 ayat (5), secara tegas ditujukan bagi dosen dan tenaga kependidikan non-ASN.

Bagi dosen berstatus PNS seperti RF, Permendikbudristek tersebut menyerahkan penjatuhan sanksinya kepada aturan kepegawaian negara. Hal ini sejalan dengan salah satu rekomendasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila kepada rektor, yaitu penegakan sanksi disiplin ASN terhadap dosen yang dilaporkan.

Pemberhentian PNS Jadi Wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian

Aturan kepegawaian yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. PP ini mengatur tiga jenis hukuman disiplin berat: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, serta pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Hukuman tersebut dijatuhkan secara berjenjang oleh pejabat yang berwenang menghukum. Pemberhentian sebagai PNS sendiri berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian, yakni pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Inilah yang menjelaskan mengapa rekomendasi Unila harus diteruskan ke kementerian.

PP yang sama juga memuat ketentuan yang menyasar pejabatnya sendiri. Pejabat yang berwenang menghukum tetapi tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

Jalur Pidana Berjalan Terpisah

Di luar mekanisme kampus dan kepegawaian, korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Lampung dengan pendampingan LBH Bandar Lampung. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur ancaman pidana penjara bagi pelaku pelecehan seksual fisik paling lama empat hingga 12 tahun, bergantung pada unsur perbuatannya.

Jalur ini juga bisa berujung pada status kepegawaian. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur, ASN diberhentikan tidak atas permintaan sendiri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun.

Prosesnya masih panjang. Hingga Kamis, 12 November, Polda Lampung menyatakan RF belum dipanggil untuk diperiksa karena penyidik lebih dahulu meminta keterangan saksi dari lingkungan Unila.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kampus belum menjelaskan secara terbuka sejauh mana rekomendasi sanksi dosen kekerasan seksual tersebut telah diproses di kementerian, maupun berapa lama waktu yang dibutuhkan. Forum terbuka di Gedung Serba Guna (GSG) Unila hari ini menjadi ruang bagi massa aksi untuk menagih jawaban itu. Pilar Ekonomi akan meminta pandangan pakar hukum administrasi negara untuk mengurai lebih jauh penerapan aturan-aturan tersebut.


Teks: Aris Krisna Setiawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *