Usut Dugaan Pelecehan Seksual, Mahasiswa Unila Bawa Enam Tuntutan

Aliansi Mahasiswa Unila Melawan membacakan pernyataan sikap soal dugaan pelecehan seksual di FKIP Unila
Massa Aliansi Mahasiswa Unila Melawan membacakan pernyataan sikap seusai konsolidasi di Beranda Belitung FKIP Unila, Rabu 11 November. Dalam pernyataan itu, aliansi mengajak mahasiswa bergabung dalam aksi hari ini untuk mengawal enam tuntutan terkait dugaan pelecehan seksual di FKIP.(Aris Krisna Setiawan/Pilar Ekonomi

Pilarnews – Aliansi Mahasiswa Unila Melawan akan menggelar aksi massa di Universitas Lampung (Unila), Kamis, 12 November guna menuntut penanganan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) berinisial RF. Aksi bertajuk “Wujudkan Ruang Aman di Lingkungan Kampus” itu dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB dari titik kumpul di halte shuttle bus Unila.

Aksi ini merupakan tindak lanjut konsolidasi mahasiswa di Beranda Belitung FKIP Unila pada Rabu, satu hari sebelumnya. Konsolidasi tersebut membahas dugaan pelecehan seksual oleh RF serta penanganan kasus oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila. Dari forum itu, mahasiswa merumuskan enam tuntutan, salah satunya sanksi terberat berupa pemecatan terduga pelaku sebagai akademisi.

Jane Elizabeth, jenderal lapangan Aliansi Mahasiswa Unila Melawan, mengatakan kasus tersebut menjadi perhatian mahasiswa karena terindikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga menilai terdapat relasi kuasa antara terduga pelaku dan korban dalam kasus ini.

Menurut Jane, korban sejak awal telah melaporkan kasus tersebut kepada Satgas PPKPT Unila. Namun, ia menilai laporan itu tidak berjalan lancar. Korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polda Lampung dengan pendampingan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung.

Jane juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap korban. Berdasarkan keterangan korban kepadanya, korban sempat diminta tidak membawa kasus ini ke ruang publik. “Korban ini disuruh untuk jangan mengungkapkan kasus tersebut ke publik,” kata Jane. Setelah korban tetap bersuara, menurut Jane, korban diduga diancam akan dituntut balik atas pencemaran nama baik. Jane tidak menyebutkan pihak yang meminta korban diam maupun yang menyampaikan ancaman tersebut.

Mahasiswa mengikuti konsolidasi bertajuk “Wujudkan Ruang Aman di Lingkungan Kampus” di Beranda Belitung FKIP Unila, Rabu, 11 November. Konsolidasi ini membahas dugaan pelecehan seksual oleh seorang akademisi FKIP serta penanganannya oleh Satgas PPKPT Unila. Reno Khairul Mubin/Pilar Ekonomi

Soal pemulihan, Jane menyebut korban belum menerima fasilitas dari kampus. “Sejauh ini korban belum mendapatkan fasilitas apa pun,” ujarnya. Menurutnya, pihak rektorat dan Satgas PPKPT baru menghubungi korban untuk pendampingan psikologis setelah kasus ini ramai di media sosial. “Korban baru dihubungi setelah kasus ini viral,” tambahnya. Saat ini, korban didampingi LBH Bandar Lampung, baik secara psikologis maupun hukum.

Baca Juga:
Harga Minimum Saham Rp1 Berlaku, OJK: Harga Wajar Mulai Terbentuk

Jane menambahkan, korban berharap mahasiswa lain di Unila yang pernah mengalami pelecehan seksual berani melapor dan bersuara. “Karena korban sangat membutuhkan dukungan, saksi maupun bukti-bukti yang lainnya juga,” tuturnya.

Dugaan pelecehan seksual ini mencuat setelah seorang mahasiswi pascasarjana Unila membagikan pengakuannya di media sosial, seperti diberitakan Liputan6.com. Dekan FKIP Unila, Albet Maydiantoro, kepada Lampost.co pada Selasa, dua hari lalu, menyebut status RF sebagai ketua program studi masih menunggu keputusan universitas. “Sampai kemarin masih kaprodi, namun sepertinya akan segera ada informasi terbaru dari universitas,” katanya. Ia menambahkan, FKIP telah menghentikan kegiatan pembimbingan mahasiswa di program studi RF sesuai rekomendasi awal Satgas PPKPT.

Unila telah menanggapi kasus ini. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Unila, Budi Sutomo, kepada Liputan6.com pada Senin, tiga hari lalu, menyatakan Satgas PPKPT sudah memproses laporan tersebut. “Dalam proses tersebut, Satgas telah menyampaikan tiga rekomendasi tindak lanjut kepada pimpinan universitas, dalam hal ini Rektor Unila,” ujarnya. Kepada Lampost.co, Budi juga membantah anggapan bahwa Satgas PPKPT lamban menangani perkara ini.

Humas Unila Budi Sutomo menjelaskan sikap Unila atas dugaan pelecehan seksual oleh dosen FKIP
Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Unila, Budi Sutomo (kiri), menjelaskan sikap Unila atas dugaan pelecehan seksual oleh dosen terhadap mahasiswi di Gedung Rektorat Unila, Senin, tiga hari lalu. Unila menyatakan Satgas PPKPT telah menyampaikan tiga rekomendasi tindak lanjut kepada rektor. Delima Natalia Napitupulu/Lampost.co

Anggota Satgas PPKPT sekaligus Tim Advokasi Unila, Sukarmin, kepada Kompas.id pada hari yang sama, menyebut Satgas telah menemukan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual. Meski begitu, ia menegaskan Satgas bukan aparat penegak hukum yang dapat menyatakan pelaku bersalah atau tidak, dan tidak berwenang menjatuhkan sanksi. “Jadi, dari Satgas PPKPT ini jelas, korban sudah kami berikan perlindungan dan hak-haknya,” ucapnya. Unila, seperti diberitakan Kupastuntas.co, juga menyatakan hak akademik korban tetap terpenuhi.

Adapun enam tuntutan Aliansi Mahasiswa Unila Melawan meliputi: pertama, menuntut pihak rektorat memberikan sanksi terberat berupa pemecatan terduga pelaku sebagai akademisi; kedua, menghadirkan terduga pelaku di hadapan seluruh mahasiswa untuk menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi; ketiga, menuntut Satgas PPKPT dan rektorat menghadirkan seluruh pimpinan fakultas untuk menjamin keselamatan seluruh korban terkait kasus ini.

Keempat, menuntut kasus pelecehan ditangani secara adil, objektif, dan transparan; kelima, pihak Unila harus bertanggung jawab mengevaluasi total kinerja Satgas PPKPT dalam penanganan kasus kekerasan seksual serta memberikan transparansi dalam peralihan ketua Satgas PPKPT; keenam, menuntut rektor mengawal dengan tegas seluruh kasus kekerasan seksual dan memberikan rekomendasi sanksi pidana kepada pihak yang berwenang.

Dalam aksi ini, aliansi menargetkan terselenggaranya sidang terbuka yang dihadiri rektorat, Satgas PPKPT, pimpinan fakultas, dan terduga pelaku. Jika terduga pelaku dan Satgas PPKPT tidak hadir, aliansi meminta rektorat memberikan bukti atas ketidakhadiran tersebut.

Massa aksi akan berkumpul di halte shuttle bus Unila, kemudian berkeliling ke seluruh fakultas sebelum menuju titik aksi di Gedung Rektorat Unila. Koordinator lapangan aksi berasal dari lembaga mahasiswa di masing-masing fakultas.

Reporter: Reno Khairul Mubin   |   Penyunting: Aris Krisna Setiawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *