Pilar News, Selasa (22/4/26) – Ratusan mahasiswa dan aktivis lingkungan menggelar aksi demonstrasi dalam rangka peringatan Hari Bumi di Bundaran Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung. Aksi ini mengusung tuntutan penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara yang dinilai tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membebani ekonomi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan “Presiden!! Matikan PLTU Batubara” serta berbagai poster yang menyerukan percepatan transisi energi bersih. Mereka menilai ketergantungan terhadap batubara justru menciptakan kerugian jangka panjang, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.
Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) dalam siaran persnya menyebutkan bahwa Sumatera masih menjadi pusat ekspansi PLTU batubara, dengan rencana penambahan kapasitas mencapai 3,3 Gigawatt (GW). Kondisi ini dinilai bertentangan dengan kebutuhan riil listrik yang justru mengalami surplus di sejumlah wilayah, seperti Sumatera Selatan dan Bengkulu.
Selain itu, keberadaan PLTU disebut berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Di sejumlah daerah, nelayan kehilangan hasil tangkapan akibat pencemaran laut, sementara petani mengalami penurunan hasil panen akibat kerusakan lingkungan. Bahkan, sebagian warga terpaksa beralih profesi karena sumber penghidupan mereka tidak lagi berkelanjutan.
Salah satu narasumber aksi menyebut bahwa persoalan ini tidak hanya berhenti pada dampak lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan yang lebih luas bagi masyarakat. “Penegakan hukum terhadap aktivitas kerusakan lingkungan itu tidak cukup hanya dengan memenjarakan orang, tapi harus memastikan pemulihan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kerusakan lingkungan turut berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Ia juga menyoroti bahwa kebijakan negara yang masih berpihak pada industri ekstraktif menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan ekologis. Menurutnya, kondisi ini berpotensi memperbesar beban masyarakat akibat biaya kesehatan, bencana ekologis, hingga hilangnya sumber mata pencaharian.
Sementara itu, aktivis lainnya menekankan bahwa transisi energi bukan sekadar isu lingkungan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Mereka menilai energi bersih dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban biaya sosial dan lingkungan yang selama ini ditanggung masyarakat.
Aksi ini juga menjadi bentuk kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampak PLTU batubara, termasuk kontribusinya terhadap perubahan iklim yang memicu bencana seperti banjir. Massa menegaskan bahwa tanpa perubahan kebijakan energi, kerugian ekonomi akibat krisis lingkungan akan terus meningkat.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa menutup kegiatan dengan seruan agar pemerintah segera menyusun peta jalan transisi energi yang adil dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
Text: Reno Khairul Mubin