Bandar Lampung, Kamis (05/03/2026) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi mengadakan konsolidasi menjelang peringatan Hari International Women’s Day yang jatuh pada 8 Maret. Konsolidasi tersebut berlangsung pada Rabu, 4 Maret 2026 pukul 16.00 WIB di Balai Rektorat Universitas Lampung.
Kegiatan ini membahas rencana aksi serta sejumlah isu yang berkaitan dengan kondisi global dan perlindungan terhadap perempuan. Jose, selaku perwakilan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), mengatakan bahwa konsolidasi tersebut dilatarbelakangi oleh situasi internasional yang dinilai semakin memanas.
Ia menyoroti konflik geopolitik yang melibatkan sejumlah negara di Timur Tengah serta peran Amerika Serikat yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap dinamika global.
“Kami melihat situasi internasional saat ini semakin memanas. Kondisi tersebut tentu dapat berdampak hingga ke berbagai negara, termasuk Indonesia,” ujarnya.
Jose menjelaskan bahwa konflik global dapat berdampak pada sektor ekonomi dan energi, termasuk potensi terganggunya pasokan minyak dan bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Ketika terjadi persoalan pada sektor energi, dampaknya bisa sampai pada kebutuhan rumah tangga. Dalam banyak keluarga, perempuan yang mengatur kebutuhan sehari-hari tentu akan merasakan dampaknya,” jelasnya
Dalam konsolidasi tersebut, para mahasiswa juga menyusun beberapa tuntutan yang akan dibawa dalam aksi peringatan Hari Internasional Perempuan pada 8 Maret mendatang, yaitu:
- Menuntut Indonesia untuk keluar dari Board of Peace (BOP).
- Menuntut negara untuk segera berbenah dan mengevaluasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
- Menuntut negara menyediakan ruang aman bagi perempuan dan kelompok rentan.
- Mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
- Mengevaluasi kembali proyek strategis nasional, seperti MBG, IKN, dan proyek geotermal.
- Mengembalikan alokasi dana visum untuk mendukung perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
- Membatalkan rencana pengiriman 8.000 pasukan TNI ke Rafah.
- Menolak praktik eksploitasi ekonomi yang memarginalisasi perempuan.
Jose berharap melalui aksi tersebut pemerintah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama terkait situasi internasional yang dinilai memiliki dampak terhadap kondisi dalam negeri.
“Harapannya pemerintah dapat merespons tuntutan kami, karena situasi internasional saat ini memiliki berbagai implikasi terhadap kondisi dalam negeri,” ujarnya.
Ia juga menyebut konsolidasi tersebut menjadi langkah awal untuk mengajak lebih banyak elemen mahasiswa terlibat dalam aksi yang akan digelar pada 8 Maret mendatang.
Aliansi berencana melibatkan lebih banyak pihak dalam aksi tersebut, seperti organisasi mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa (BEM), serta komunitas perempuan. Mahasiswa menilai aksi yang akan digelar nantinya tidak hanya sebagai bentuk demonstrasi, tetapi juga sebagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu terkait perempuan dan kebijakan publik.
Teks : Nur Baity | Reporter : Reno Khairul Mubin