Site icon Pilar Ekonomi

Terlapor Kekerasan Seksual Unila Absen, Rektor Akan Surati Kementerian

Pimpinan Unila dan peserta forum berdiri saat pembacaan rekomendasi forum terbuka kasus kekerasan seksual Unila
Jajaran Pimpinan dan Birokrat Universitas Lampung dikelilingi poster aliansi bersama peserta forum tengah berdiri saat pembacaan pernyataan sikap dan rekomendasi hasil forum terbuka di Gedung Serbaguna (GSG) Unila, Senin, 16 November. Ketua BEM Unila Aditya Putra Bayu membacakan lima rekomendasi aliansi, salah satunya tuntutan sanksi terberat bagi terlapor kasus dugaan kekerasan seksual Unila. (Foto: Kirana Rasendriya P/Pilar Ekonomi)

Pilarnews- Universitas Lampung (Unila) akan menyurati Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) agar menjatuhkan sanksi berat kepada dosen berinisial RF, terlapor kasus dugaan kekerasan seksual Unila yang tidak hadir dalam forum terbuka di Gedung Serbaguna (GSG) Unila pada Senin, 16 November.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Unila, Dr. Budi Sutomo, S.Si., M.Si., usai forum. Ditanya soal posisi kampus di antara terlapor dan korban, Budi menyebut Unila mengikuti aturan yang berlaku.

“Jadi pada prinsipnya kami selalu berpihak pada korban,” kata Budi.

Ia menjelaskan, rektor akan bersurat ke kementerian berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) untuk meminta sanksi berat bagi RF yang berstatus aparatur sipil negara (ASN). Sanksi administratif itu, kata Budi, berjalan beriringan dengan proses pidana di kepolisian. Dilansir Liputan6.com, Polda Lampung menyatakan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

Dalam forum, pimpinan kampus juga menyepakati tenggat tiga hari, atau hingga Kamis, 19 November, untuk memproses kasus ini sekaligus memberikan transparansi kepada mahasiswa. Menurut Budi, perkembangannya akan diumumkan melalui laman resmi Unila dan Satgas PPKPT.

“Nanti kan akan kita sampaikan di website. Nanti kita update terus,” ujarnya.

Ketidakhadiran RF sendiri menuai sorotan mahasiswa lantaran kasusnya masih dalam proses penanganan, namun terlapor justru mengantongi Izin bepergian ke luar negeri, . Saat menemui massa aksi pada Kamis, 12 November, Wakil Rektor III Unila Prof. Sunyono menyampaikan RF sedang menjalankan ibadah umrah. Ketika ditanya siapa yang memberi izin RF berangkat umrah, Budi menyebut urusan perizinan berada di tingkat fakultas.

“Nah, itu teknis-teknis perizinan ada di FKIP, nant coba tanyakan ke FKIP. Saya enggak mendalami sampai sejauh itu,” ujarnya.

Budi juga menyebut bukti undangan bagi RF untuk hadir di forum dipegang Satgas PPKPT. Dalam forum, Ketua Satgas PPKPT Unila Mamanda Syahputra Ginting menyatakan pihaknya telah mengundang RF, tetapi tidak berwenang memaksanya hadir. Sementara itu, RF menyatakan menghormati proses hukum dan siap bersikap kooperatif, dilansir Sinar Lampung pada Jumat, 13 November. Ia juga meminta pemberitaan tetap berimbang dan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Di sisi lain, Aliansi Unila Melawan menyoroti komitmen rektorat sebelum forum dimulai. Jenderal Lapangan Aliansi Unila Melawan, Jane Elizabeth, menyebut surat pengalihan perkuliahan bagi mahasiswa yang hendak mengikuti forum pukul 13.00 WIB terlambat diterbitkan rektorat.

Menurut Jane, surat itu semestinya terbit tak lama setelah aksi Kamis, 12 November, sesuai surat pernyataan yang ditandatangani pimpinan kampus. Namun, surat baru keluar beberapa jam sebelum forum dan tidak ditembuskan ke dekanat sehingga tidak diteruskan ke mahasiswa di tiap fakultas.

“Jadi banyak sekali mahasiswa yang masih rancu akan diperbolehkannya untuk izin kelas atau tidak,” ujar Jane.

Jajaran pimpinan Universitas Lampung duduk di kursi yang disediakan dalam forum terbuka di Gedung Serbaguna (GSG) Unila, Senin, 16 November. Forum itu membahas penanganan kasus dugaan kekerasan seksual Unila dengan terlapor dosen berinisial RF, yang tidak hadir dalam forum tersebut. (Foto: Kirana Rasendriya P/Pilar Ekonomi)

Jane menjelaskan, forum terbuka dirancang untuk membedah pasal-pasal dalam legal opinion yang disusun aliansi hingga menghasilkan rekomendasi. Hingga forum usai, RF tidak kunjung menghadiri kegiatan. Forum terbuka kasus kekerasan seksual Unila itu akhirnya dihadiri Rektor Unila Prof. Lusmeilia Afriani beserta jajaran wakil rektor, perwakilan pimpinan fakultas, dan Satgas PPKPT. Di akhir forum, Ketua BEM Unila Aditya Putra Bayu membacakan lima rekomendasi aliansi. “Pertama, kami menuntut pihak Rektorat Universitas Lampung memberikan sanksi terberat berupa pemecatan dan penonaktifan pelaku sebagai akademisi,” ujarnya.

Kasus RF bukan satu-satunya yang mencuat di Unila tahun ini. Pada Juli lalu, mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Unila berinisial RAS mengaku membuat dan menyebarkan konten vulgar hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) menggunakan wajah seorang mahasiswi, dilansir Liputan6.com. Wakil Dekan III FISIP Robi Cahyadi Kurniawan menyebut kasus itu telah selesai melalui pemeriksaan internal.

Saat ditanya soal sejumlah kasus kekerasan seksual Unila lainnya dalam setahun terakhir, Budi mengaku belum menerima informasi tersebut. “Saya belum mendapatkan informasi itu, ya. Nanti saya dalami dulu, ya,” katanya. 

Jane menilai minimnya data menjadi bagian dari persoalan. “Kalau misalkan data secara jelasnya, konkretnya ada jumlahnya berapa, itu belum bisa diakses oleh publik,” ujarnya 

Untuk mencegah kasus serupa, Budi menyebut rektor akan menindaklanjuti rencana pemasangan CCTV di ruang bimbingan. Usulan itu juga tercantum dalam rekomendasi keempat aliansi.

“Bimbingan tidak boleh hanya dua orang, harus lebih dari tiga orang,” ucap Budi.

Ia juga mengajak dosen dan mahasiswa saling menjaga dan mengingatkan, serta melapor melalui kanal Lapor di laman resmi Unila apabila menemukan indikasi kekerasan di lingkungan kampus.

Teks: Lilis Moria Simanulang  |  Penyunting: Aris Krisna Setiawan

Exit mobile version