Ketika rupiah terjun bebas mendekati Rp17.700 per dolar, 23 juta orang miskin, dan 88 ribu buruh kehilangan pekerjaan dalam setahun — pemerintah justru merayakan UMKM kuliner pinggir jalan sebagai wujud semangat wirausaha bangsa.
Jakarta, Juni 2026
Ketika Rupiah Berbicara Lebih Keras dari Pidato Presiden
Pilar Beropini – Kamis, 04 Juni 2026. Tanggal itu akan diingat sebagai hari ketika Indonesia resmi mencetak rekor paling memalukan dalam sejarah ekonominya: untuk pertama kali sejak merdeka, nilai tukar rupiah menembus batas psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bukan proyeksi. Bukan skenario terburuk di atas kertas. Ia benar-benar terjadi — dan per artikel ini ditulis, 8 Juni 2026, rupiah sudah berada di Rp18.132, melemah 8,60 persen sepanjang tahun berjalan. Para analis bahkan memproyeksikan tekanan belum akan reda: rupiah berpotensi menyentuh Rp18.700 pada Juli dan Rp19.000 hingga Rp20.000 sebelum akhir tahun. Bagi para ekonom, ini adalah pergerakan kurs. Bagi jutaan rakyat di lapisan paling bawah, ini berarti harga tepung terigu naik, minyak goreng curah makin tak terjangkau, dan margin keuntungan gerobak cilok semakin menipis hingga hampir tidak terasa — sebuah tekanan ganda yang tidak hanya lahir dari gejolak geopolitik global, tetapi juga dari rapuhnya fondasi ekonomi domestik yang selama ini tidak pernah benar-benar diperbaiki.
Pelemahan mata uang ini bukan sekadar angka di layar Bloomberg. Ia adalah cermin dari sebuah ekonomi yang strukturnya belum pernah sungguh-sungguh berubah sejak era reformasi. Indonesia tetap bergantung pada impor bahan baku industri, konsumsi domestik sebagai mesin pertumbuhan satu-satunya yang masih berdenyut, dan komoditas alam yang harganya ditentukan oleh tangan-tangan asing. Ketika dolar menguat, seluruh rantai produksi berguncang — dan yang pertama merasakan getarannya bukan para konglomerat yang sudah mengamankan hedging valuta asing mereka, melainkan pedagang kaki lima yang tidak pernah tahu apa itu instrumen derivatif.
Kemiskinan Struktural: Luka Lama yang Dipernis Statistik
Badan Pusat Statistik merilis data yang pada permukaan terlihat melegakan: tingkat kemiskinan per September 2025 turun menjadi 8,25 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23,36 juta jiwa. Pemerintah mengklaim ini sebagai bukti pemulihan ekonomi yang berjalan di jalur yang benar. Namun angka ini hanya akan terasa membanggakan bagi mereka yang tidak pernah berdiri di antrean panjang warung nasi Rp10.000 sambil menghitung receh.
Perlu dicatat dengan keras: garis kemiskinan versi BPS hanya Rp641.443 per kapita per bulan — setara dengan Rp21.000 per hari. Untuk konteks yang lebih jujur, standar Bank Dunia menetapkan batas kemiskinan di angka $2,15 per hari atau sekitar Rp35.000. Jika standar yang lebih realistis itu digunakan, angka 8,25 persen itu akan meledak menjadi sesuatu yang jauh lebih mencengangkan. Dengan kata lain, jutaan orang yang hari ini tidak dihitung sebagai “miskin” sesungguhnya hidup hanya selangkah dari jurang kemiskinan — sebuah kondisi yang dalam literatur ekonomi disebut sebagai kelompok rentan atau near-poor, yang bisa jatuh kembali ke kemiskinan hanya karena satu bencana kecil: sakit satu minggu, atau harga cabai yang naik dua kali lipat.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah data kemiskinan ekstrem: masih terdapat 2,38 juta jiwa yang hidup jauh di bawah standar minimum. Angka ini bukan abstraksi. Ini adalah wajah manusia nyata — anak-anak yang bersekolah dengan perut kosong, orang tua yang menahan sakit karena tidak mampu berobat, dan keluarga yang tidur berjejalan di bilik sempit tanpa sanitasi layak.
Badai PHK dan Pasar Kerja yang Mengkhianati Rakyatnya
Di balik angka pengangguran terbuka 4,68 persen yang diklaim pemerintah sebagai keberhasilan, tersimpan kenyataan yang jauh lebih pahit. Sepanjang tahun 2025, tercatat 88.519 pekerja kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja — meningkat 13,54 persen dibandingkan tahun 2024. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten menjadi episentrum badai PHK ini, wilayah yang ironisnya juga merupakan jantung industri manufaktur dan tekstil Indonesia. Sritex, raksasa tekstil yang pernah menjadi kebanggaan nasional, mem-PHK sekitar 10.000 pekerja sekaligus.
Memasuki 2026, ancaman itu belum mereda. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 23.470 pekerja kembali terkena PHK hanya dalam periode Januari hingga Mei 2026. Lembaga riset CORE Indonesia memproyeksikan gelombang PHK tambahan antara 15.300 hingga 20.300 pekerja — didorong oleh kombinasi yang mematikan: lonjakan biaya impor bahan baku akibat pelemahan rupiah, terganggunya rantai distribusi global, dan konflik geopolitik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Mereka yang terkena PHK ini tidak bisa sekadar “mencari kerja lain”. Sektor formal tidak memiliki kapasitas untuk menyerap mereka kembali. Pasar kerja Indonesia — yang bahkan di masa normal tidak pernah mampu menyerap seluruh angkatan kerja baru — kini semakin menyempit. Yang tersisa hanyalah satu jalan keluar: sektor informal.
Baca Juga:
Palang Parkir Dan Kuasa Kecil Di Kampus
BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,25 Persen
Necessity Entrepreneurship: Wirausaha Karena Tak Ada Pilihan
Dalam literatur ekonomi tenaga kerja, terdapat pembedaan fundamental antara dua jenis kewirausahaan. Opportunity entrepreneurship lahir dari kebebasan finansial, riset pasar yang matang, dan ambisi untuk mengisi celah inovatif di pasar. Sementara necessity entrepreneurship — kewirausahaan berbasis keterpaksaan — lahir dari satu motivasi tunggal: tidak ada pilihan lain untuk bertahan hidup.
Ledakan UMKM kuliner yang menjamur di setiap sudut trotoar Indonesia hampir seluruhnya masuk dalam kategori kedua. Bukan karena ada inovasi kuliner yang brilian. Bukan karena riset mendalam tentang tren gastronomi. Mereka memilih berjualan olahan tepung, seblak, cilok, dan gorengan semata-mata karena inilah titik masuk ekonomi yang paling rendah — modal minimal, keahlian nol, dan tidak memerlukan legalitas formal apapun.
Bagi mantan buruh pabrik garmen yang baru saja menerima surat PHK, atau bagi sarjana yang telah mengirim ratusan lamaran kerja dan hanya menerima keheningan sebagai jawaban, gerobak gorengan bukan pilihan — ia adalah pelampiasan terakhir dari keputusasaan yang sudah mentok di dinding. Ini bukan jiwa kewirausahaan yang bangkit. Ini adalah sinyal darurat yang berkedip-kedip dari sebuah sistem ketenagakerjaan yang sedang runtuh dari dalam.
UMKM Kuliner dan Kanibalisme Ekonomi Horizontal
Fenomena yang paling menyayat dari ekosistem UMKM informal ini adalah apa yang bisa disebut sebagai kanibalisme ekonomi horizontal. Rendahnya hambatan masuk ke bisnis olahan tepung menciptakan kluster persaingan yang brutal: ketika satu gerobak cimol terlihat ramai, esoknya akan muncul tiga gerobak identik dalam radius 100 meter. Mereka semua menjual produk yang sama, menyasar konsumen yang sama, dengan harga yang harus sama karena tidak ada ruang untuk menaikkannya.
Tragisnya, penjual cimol A tidak sedang bersaing dengan McDonalds atau Jollibee. Ia sedang bersaing dengan penjual cimol B — yang mungkin juga baru saja kehilangan pekerjaan di pabrik tekstil yang sama. Mereka adalah sesama korban yang dipaksa saling memperebutkan kue ekonomi yang tidak membesar, bahkan cenderung menyusut karena daya beli masyarakat yang terus tergerus.
Di tengah himpitan ini, harga bahan baku tidak pernah berhenti merayap naik — semakin diperburuk oleh pelemahan rupiah yang membuat tepung terigu impor dan minyak goreng semakin mahal. Namun menaikkan harga jual Rp500 saja cukup untuk membuat pelanggan berpaling ke gerobak sebelah. Akibatnya, seluruh omset harian menguap untuk menutup biaya bahan baku hari berikutnya, membayar uang kebersihan preman setempat, dan membeli beras untuk makan malam. Mereka berlari di atas treadmill yang bergerak semakin cepat, tanpa pernah benar-benar beranjak ke mana pun.
Pengangguran Terselubung: Gelap yang Tersembunyi di Balik Statistik Cerah
Angka pengangguran terbuka 4,68 persen yang disajikan BPS adalah sebuah kebenaran yang sangat selektif. Dalam metodologi BPS, seseorang yang berjualan gorengan satu jam sehari pun secara teknis dihitung sebagai “bekerja” — dan dengan demikian tidak masuk dalam statistik pengangguran. Kondisi ini dikenal dalam literatur ekonomi ketenagakerjaan sebagai disguised unemployment atau pengangguran terselubung: secara administratif tercatat bekerja, tetapi produktivitas marginalnya mendekati nol, pendapatannya jauh di bawah standar hidup layak, dan kapasitas serta keahliannya sama sekali tidak terserap secara optimal.
Lebih dari 57 hingga 60 persen dari total angkatan kerja Indonesia yang berstatus “bekerja” sesungguhnya beroperasi di sektor informal — tanpa kontrak kerja, tanpa jaminan kesehatan, tanpa perlindungan ketenagakerjaan apapun. Proporsi ini tidak bergerak signifikan selama bertahun-tahun, menandakan bahwa seluruh klaim tentang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja formal tidak pernah benar-benar merembes ke bawah. Yang bertumbuh hanyalah angka di laporan, bukan kualitas penghidupan.
Depolitisasi Kemiskinan: Kejahatan Diskursif yang Sempurna
Di sinilah letak kejahatan yang paling halus dan paling berbahaya. Pemerintah dan media massa tidak membiarkan realitas ini tampil apa adanya. Alih-alih, mereka membalutnya dalam narasi yang indah dan memabukkan: “UMKM sebagai pahlawan ekonomi nasional”, “pelaku ekonomi kreatif masa depan”, “wujud nyata kemandirian bangsa”. Retorika ini bukan lahir dari kebodohan — ia adalah konstruksi ideologis yang sangat terencana untuk satu tujuan: mengalihkan kemarahan struktural menjadi kebanggaan personal.
Ketika seorang buruh yang baru saja di-PHK kemudian berjualan seblak dan dinarasikan sebagai “wirausahawan tangguh yang bangkit dari keterpurukan”, negara secara efektif telah melepas diri dari tanggung jawab moralnya. Tidak perlu ada jaring pengaman sosial yang kuat. Tidak perlu ada program penyerapan tenaga kerja yang serius. Tidak perlu ada reformasi struktural yang menyakitkan bagi para oligark. Cukup berikan label “pelaku UMKM” pada mereka yang kelaparan, dan tiba-tiba kemiskinan berubah menjadi prestasi.
Inilah yang disebut sebagai depolitisasi kemiskinan: sebuah proses di mana problem struktural yang sesungguhnya membutuhkan solusi politik — reformasi agraria, redistribusi kekayaan, perlindungan buruh yang nyata — diubah menjadi masalah individual yang cukup diselesaikan dengan semangat dan gerobak. Rakyat diajarkan untuk mensyukuri penderitaan mereka sendiri. Dan selama mereka bersyukur, tidak ada yang perlu berubah.
8,25 Persen dan Kebohongan Angka yang Dirayakan
Presiden Prabowo menargetkan angka kemiskinan turun ke 6,5 hingga 7,5 persen pada 2026. Target ini disampaikan dengan penuh keyakinan dalam pidato kenegaraan, seolah-olah penurunan angka persentase adalah sinonim dari perbaikan kehidupan nyata. Namun tidak ada yang mempertanyakan dengan lantang: apakah garis kemiskinan Rp21.000 per hari itu cukup untuk hidup sebagai manusia yang bermartabat di Jakarta, Surabaya, atau bahkan di kota kecil sekalipun?
Ketika garis kemiskinan sendiri ditetapkan serendah mungkin, maka menurunkan angka kemiskinan bukan lagi soal mengangkat taraf hidup rakyat — melainkan soal menggeser batas definisi. Negara tidak sedang memakmurkan rakyat. Negara sedang menyulap angka. Dan selama media massa merayakan setiap penurunan desimal dengan headline yang optimistis, permainan sulap itu akan terus berjalan tanpa hambatan.
23 juta orang miskin bukan angka abstrak. Mereka adalah ibu yang memilih tidak makan agar anaknya kenyang. Mereka adalah bapak yang berdiri 12 jam di belakang wajan penggorengan yang mengepul, dengan lutut yang mulai bermasalah dan tanpa satu pun jaminan kesehatan. Mereka adalah anak muda lulusan universitas yang telah menyerah dari mimpi bekerja formal dan kini bergabung dalam barisan panjang pedagang seblak di pinggir jalan. Angka 8,25 persen bukan bukti keberhasilan. Ia adalah bukti betapa rendahnya ambisi negara ini dalam memperlakukan rakyatnya.
Penutup: Ketika Gerobak Adalah Monumen Kegagalan Negara
Setiap gerobak cilok yang berdiri di trotoar kota-kota Indonesia adalah monumen kecil dari kegagalan sebuah sistem. Bukan monumen keberanian, meski pelakunya memang harus berani untuk bisa bertahan. Bukan monumen kreativitas, meski mereka memang harus kreatif untuk menciptakan pendapatan dari ketiadaan. Melainkan monumen dari sebuah kontrak sosial yang telah dilanggar secara sepihak: janji negara untuk menyediakan lapangan kerja yang layak, perlindungan sosial yang memadai, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warganya.
Selama oligarki tetap menentukan kebijakan, selama depolitisasi kemiskinan terus menjadi strategi komunikasi yang nyaman, dan selama garis kemiskinan ditetapkan serendah mungkin agar statistik terlihat baik — maka tidak ada yang akan berubah. Gerobak-gerobak itu akan terus bertambah. Rupiah akan terus bergejolak. Dan 23 juta orang — atau lebih, jika kita menggunakan standar yang jujur — akan terus berjuang seorang diri di tengah sistem yang tidak pernah benar-benar dirancang untuk mereka.
Bukan semangat kewirausahaan yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk mengakui bahwa menjamurnya UMKM kuliner pinggir jalan bukan indikator vitalitas ekonomi — melainkan alarm tanda bahaya yang sudah lama berdering, dan tidak ada yang mau sungguh-sungguh mendengarnya.
Text : M. Zidan Al Zakri
Catatan Data & Referensi:
Kemiskinan 8,25% — BPS, September 2025 (dirilis 5 Februari 2026)
PHK 88.519 pekerja sepanjang 2025 — Data BPJS Ketenagakerjaan / Kemnaker
PHK Januari-Mei 2026: 23.470 pekerja — Kemnaker, Juni 2026
Rupiah tembus Rp18.000 pertama kali 4 Juni 2026, kini Rp18.132 (8 Juni 2026) — Bloomberg / Detik Finance
Proyeksi rupiah Rp18.700 (Juli) hingga Rp19.000–Rp20.000 (akhir 2026) — Analis Ibrahim Assuaibi & usdforecast.com
57-60% angkatan kerja di sektor informal — BPS, data berkala
Garis kemiskinan Rp641.443/kapita/bulan — BPS, September 2025
Proyeksi gelombang PHK tambahan 15.300-20.300 orang — CORE Indonesia, 2026