Sumber: TUTURA.ID
Di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi, pers kini menghadapi tantangan baru yaitu bagaimana tetap merdeka di era digital 5.0 sambil berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs). Era Digital 5.0 bukan hanya tentang otomatisasi dan kecerdasan buatan, tetapi juga tentang sinergi antara manusia dan teknologi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, kebebasan pers dan pemberdayaan ekonomi menjadi dua pilar penting untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara inklusif, adil, dan beretika.
Teknologi dan Transformasi Ekonomi Digital
Teknologi telah mengubah wajah perekonomian global. Dari perdagangan elektronik hingga inovasi finansial berbasis blockchain dan fintech, peluang ekonomi terbuka lebar bagi siapa pun yang memiliki akses digital. Di Indonesia, transformasi ini semakin terasa melalui lahirnya ribuan startup dan UMKM digital yang memanfaatkan teknologi untuk bertahan dan tumbuh, terutama setelah pandemi COVID-19.
Namun, dibalik peluang besar itu masih ada kesenjangan digital yang menghambat pencapaian SDGs, terutama dalam aspek decent work and economic growth (tujuan ke-8) dan industry, innovation, and infrastructure (tujuan ke-9). Banyak daerah terpencil yang belum tersentuh oleh jaringan internet yang memadai, sementara sebagian masyarakat belum memiliki literasi digital yang cukup untuk bersaing dalam ekonomi berbasis teknologi.
Di sinilah peran pers menjadi sangat penting. Pers bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen edukasi publik yang membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif.
Pers Merdeka di Era Disrupsi Teknologi
Kebebasan pers adalah fondasi utama demokrasi. Dalam era digital 5.0, pers memiliki
peluang besar untuk memperluas jangkauan dan mempercepat penyebaran informasi. Namun, kebebasan itu juga dihadapkan pada ancaman baru yaitu disinformasi, algoritma media sosial yang bias, serta tekanan ekonomi dari model bisnis digital yang menuntut clickbait dan sensasionalisme.
Pers yang merdeka tidak hanya berarti bebas dari intervensi politik atau ekonomi, tetapi juga memiliki kemandirian dalam memanfaatkan teknologi secara etis. Jurnalis masa kini harus mampu memahami teknologi data, kecerdasan buatan, dan keamanan siber agar tidak terjebak dalam manipulasi digital.
Lebih jauh lagi, pers yang merdeka di era teknologi adalah pers yang berpihak pada kebenaran, yang menggunakan teknologi bukan untuk menakuti, melainkan untuk memberdayakan. Dengan memanfaatkan data journalism, misalnya, media dapat menghadirkan laporan berbasis bukti yang mendalam, membantu publik memahami isu-isu kompleks seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, atau transformasi industri digital.
Teknologi sebagai Jembatan untuk Mencapai SDGs
Salah satu tantangan besar dalam implementasi SDGs adalah bagaimana memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat. Teknologi memiliki peran vital dalam menjawab tantangan ini.
Melalui big data dan artificial intelligence, pemerintah dan lembaga dapat menganalisis
pola kemiskinan, perubahan lingkungan, hingga kualitas pendidikan secara lebih akurat.
Teknologi informasi juga memungkinkan kolaborasi lintas sector antara pemerintah,
akademisi, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi berbasis data.
Pers dalam hal ini, menjadi penghubung antara data dan publik. Media dapat berperan
sebagai pengawal transparansi pembangunan berkelanjutan, memastikan setiap kebijakan
pemerintah yang terkait dengan SDGs dapat diakses dan dikritisi oleh masyarakat.
Sebagai contoh, liputan mendalam mengenai inovasi energi terbarukan di desa-desa atau
pemberdayaan perempuan melalui platform digital, bukan hanya meningkatkan
kesadaran publik, tetapi juga memberi inspirasi nyata bagi pelaku ekonomi lokal untuk
meniru praktik baik tersebut.
Etika Digital dan Tanggung Jawab Sosial Pers
Kebebasan tanpa tanggung jawab akan berujung pada kekacauan. Dalam konteks digital
5.0, tanggung jawab sosial pers menjadi semakin penting. Media harus menegakkan etika
dalam penggunaan teknologi terutama terkait privasi data, verifikasi fakta, dan
keberimbangan informasi.
Selain itu, media juga harus memanfaatkan teknologi untuk memperkuat literasi digital
masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang masih mudah termakan hoaks karena
kurangnya kemampuan kritis dalam menilai informasi. Jika pers mampu menghadirkan
konten edukatif yang membangun, maka media tidak hanya menjadi penyampai berita,
tetapi juga pencerah bangsa.
Penutup
Era Digital 5.0 adalah momentum emas bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian
ekonomi dan kebebasan pers sekaligus. Teknologi dapat menjadi jembatan untuk
mempercepat pencapaian SDGs, asalkan digunakan dengan bijak dan berpihak pada
kemanusiaan.
Pers yang merdeka akan mampu mengawal proses digitalisasi agar tetap inklusif, etis,
dan berkeadilan. Sementara ekonomi yang berdaya akan tumbuh dari masyarakat yang
memiliki literasi digital kuat serta akses setara terhadap teknologi.
Dengan sinergi antara pers, teknologi, dan masyarakat, cita-cita “Pers Merdeka, Ekonomi
Berdaya” bukan sekadar slogan, melainkan langkah nyata menuju Indonesia yang
berkelanjutan di era Digital 5.0.
Referensi
- UNESCO. (2022). Journalism, Press Freedom, and the Digital Age. Paris: UNESCO.
- United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable
Development. New York: UN. - Kementerian Kominfo RI. (2023). Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024. Jakarta.
- McQuail, D. (2020). Journalism and Society in the Digital Era. Oxford University Press.
- OECD. (2021). Bridging the Digital Divide: Policy Actions for Inclusion. Paris: OECD
Publishing. - Tempo Institute. (2024). Data Journalism untuk Demokrasi Digital. Jakarta.
- World Bank. (2023). Digital Economy for Sustainable Growth. Washington, DC.
- Reuters Institute. (2022). Digital News Report 2022. Oxford University.
Penulis: Pasya Ramadhani Nasir