Pilarnews (26/10/2026) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pembentukan harga wajar saham mulai berjalan sejak Bursa Efek Indonesia (BEI) menurunkan harga minimum saham dari Rp50 menjadi Rp1 per lembar pada Senin (28/09). Pada hari yang sama, BEI mengeluarkan 92 saham dari Papan Pemantauan Khusus setelah menghapus empat kriteria penempatannya.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menilai pembentukan harga kini berjalan sesuai kekuatan permintaan dan penawaran investor. “Kita dapat melihat beberapa saham yang sebelumnya tidak terjadi perdagangannya di harga batas minimum Rp50, saat ini telah dapat diperdagangkan dengan baik di bawah harga Rp50 tersebut, dengan tingkat likuiditas yang juga cukup tinggi dan memadai,” kata Hasan dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK di Jakarta, Senin (05/10), seperti dikutip Antara.
Pada hari pertama penerapan, BEI mencatat sekitar 69 saham diperdagangkan di bawah Rp50 di pasar reguler, seperti dilaporkan Fortune IDN. Sekitar 20 di antaranya sebelumnya tertahan di Rp50, sedangkan sisanya merupakan saham yang baru keluar dari Papan Pemantauan Khusus. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik tidak menampik kebijakan ini memicu volatilitas jangka pendek karena saham-saham tersebut tengah mencari nilai wajarnya.
Baca Juga:
Gaji PPPK Daerah Ditanggung APBN 2027, Lampung Masih Tunggu Juknis
Harga minimum saham Rp1 diatur lewat perubahan Peraturan Nomor II-A yang diterbitkan Senin (21/09). Adapun BEI menghapus empat dari 11 kriteria penempatan saham dalam Papan Pemantauan Khusus, papan yang sahamnya diperdagangkan dengan mekanisme Full Call Auction (FCA), yaitu kriteria 1, 6, 7, dan 10. Penghapusan itu dilakukan melalui perubahan Peraturan Nomor I-X yang diterbitkan Jumat (25/09). Keempat kriteria tersebut berkaitan dengan harga saham rendah yang disertai likuiditas rendah, persyaratan free float, likuiditas rendah, serta suspensi perdagangan lebih dari satu hari bursa akibat aktivitas perdagangan.
Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi mengatakan 92 saham keluar karena tidak lagi memenuhi kriteria yang dihapus, seperti dikutip IDXChannel. Sementara itu, 42 saham tetap berada di Papan Pemantauan Khusus karena masih memenuhi kriteria fundamental yang berlaku, antara lain ekuitas negatif, opini disclaimer atas laporan keuangan, serta kondisi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau pailit. Dari 92 saham yang keluar, Kontan mencatat 48 saham masih berstatus suspensi per Jumat (25/09).
Jeffrey mengatakan perubahan aturan tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK. “Kami baru menerima surat persetujuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga perubahan peraturan dapat kami berlakukan,” katanya dalam keterangan kepada media yang dikutip Kompas pada Sabtu (26/09).
Pengamat pasar modal sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frensidy, menilai kriteria harga saham di bawah Rp51 menjadi kurang relevan setelah batas harga minimum saham diturunkan menjadi Rp1. “Kalau saham secara resmi boleh diperdagangkan sampai Rp1, maka harga di bawah Rp51 tidak semestinya dengan sendirinya menjadi alasan sebuah saham masuk FCA,” katanya kepada Kompas, Sabtu (26/09).
Meski begitu, Budi mengingatkan bahwa keluarnya saham dari FCA tidak berarti kondisi fundamental perusahaan secara otomatis membaik. Saham dengan likuiditas rendah tetap dapat memiliki risiko volatilitas dan manipulasi harga yang lebih tinggi.
Sementara itu, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengatakan BEI ingin lebih memfokuskan Papan Pemantauan Khusus pada kondisi fundamental perusahaan. Menurut dia, penyesuaian kriteria juga dilakukan agar aturan bursa tetap relevan dengan kondisi dan dinamika pasar. “Penyesuaian atau penghapusan pada ketentuan likuiditas ditujukan untuk membentuk price discovery yang lebih baik atas saham yang diperdagangkan di BEI,” ujarnya dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Bisnis.com.
Selain perubahan kriteria, BEI akan menerapkan Non-Cancellation Period selama 10 menit sebelum berakhirnya setiap sesi call auction di Papan Pemantauan Khusus. Kebijakan ini bertujuan mengurangi perubahan atau pembatalan pesanan menjelang pembentukan harga sehingga harga yang terbentuk lebih mencerminkan permintaan dan penawaran secara wajar. Menurut BEI, seperti dikutip Bisnis.com, ketentuan ini baru berlaku bersamaan dengan Pembaruan Sistem Perdagangan dan Pengawasan (PSPP), dengan tanggal efektif yang akan diumumkan kemudian.
Teks: Anselin Aurel | Penyunting: Aris Krisna Setiawan