Bandar Lampung, Selasa (2/9/25) – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Lampung pada Senin (1/9/2025). Aksi yang dimulai pukul 11.00 WIB ini berlangsung secara tertib, dengan mengutamakan satu komando dan jalur negosiasi. Massa juga kompak menyuarakan agar tidak mudah terprovokasi demi menjaga suasana damai.
Massa aksi datang dari berbagai elemen masyarakat, baik dari mahasiswa, pelajar, pedagang, pengemudi ojek online (ojol), masyarakat sipil hingga tokoh adat dan tokoh agama. Dalam beberapa kesempatan, tak hanya mahasiswa yang berorasi, namun juga perwakilan masyarakat ikut menyampaikan keresahan mereka terkait kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan 10 poin tuntutan yang mereka nilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pihak berwenang. Tuntutan itu meliputi:
- Sahkan UU Perampasan Aset
- Potong Tunjangan dan Gaji DPR
- Tingkatkan kualitas gaji dosen dan guru
- Memerintahkan Prabowo memecat menteri-menteri yang problematik
- Meminta ketua partai yang kadernya berada di eksekutif dan legislatif untuk diberhentikan/restrukturisasi
- Reformasi total Polri dan adili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan serta evaluasi kinerja Polda Lampung
- Tolak RKUHAP
- Menolak efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan
- Berhenti menggunakan pajak rakyat untuk menindas rakyat
- Pembebasan lahan untuk Petani Anak Tuha, Reformasi agraria pembebasan lahan di Lampung
Jenderal Lapangan Aksi, Khairil Amri, mengatakan bahwa aksi ini sebagai wujud ekspresi untuk menyuarakan aspirasi. “Perlu diingat, dalam demokrasi, kritik adalah sebuah vitamin bukan ancaman. Saya mengajak seluruh massa untuk mengikuti aksi ini dengan tertib dan sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, pihak DPRD Lampung menyatakan akan menyampaikan tuntutan dan aspirasi massa kepada pemerintah pusat. DPRD juga mengimbau mahasiswa serta elemen masyarakat untuk tetap berperan aktif menjaga keamanan dan kondusivitas Lampung, sembari terus mengawal aspirasi rakyat.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, turut memberikan pernyataan terkait aksi ini. “Mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Lampung dapat menyuarakan aspirasi dengan cinta damai,” ujarnya. Menurut Mirza, hal semacam ini perlu ditunjukkan bahwa Lampung berbeda dengan daerah lainnya. Situasi seperti ini harus dijaga dan dijadikan budaya demonstrasi yang tertib. “Hari ini, Lampung berbeda dengan daerah lain. Mari jaga nama baik Lampung dan harus jadi percontohan di kancah Nasional,” ungkapnya.
Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar kantor DPRD Provinsi Lampung tetap kondusif. Aparat kepolisian yang berjaga tampak mengawal jalannya aksi tanpa terjadi bentrokan.
Teks : Khadijah Raihan